MEDIKA

Buku Media Informasi Perpajakan untuk Dokter (MEDIKA)

Profesi dokter mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien. Atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dokter berhak memperoleh imbalan jasa. Selain itu, dokter dapat memperoleh penghasilan lainnya. Atas seluruh penghasilan yang diterima oleh dokter dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Lalu apa saja yang harus diketahui tentang aspek perpajakan tersebut. Dapatkan informasi lengkapnya pada buku ini.

SIlahkan di download pada link berikut ini : https://www.dropbox.com/s/wgs1kak84aj6h7t/MEDIKA%202014.pdf?dl=0

 

JKN

Notulen Rapat POKJA JKN PB POGI Pada 16 Maret 2016

Pada tanggal 16 Maret 2016, jam 12.00 s.d selesai telah diadakan Pertemuan POKJA JKN PB POGI yang dihadiri oleh

  1. dr. M.Baharuddin, SpOG, MARS
  2. dr. Chairulsjah Sjahruddin, SpOG, MARS
  3. Irsyad Bustamam, SpOG

Hasil Pertemuan tersebut berisi :

1. Hubungan antara HTA, INA CBG’s dan TDABC. HTA mempunyai 3 dimensi sebagai berikut :

1. Health care
2. Analisis ekonomi
3. Value

dr. Chairulsjah dalam pertemuan PB IDI di Bali telah menyampaikan hubungan relasi HTA, INA CBG’s mengusulkan dalam bentuk TDABC.

2. Besok pada tanggal 17 Maret 2016 akan diadakan Rapat Ke 2 Working Group di PB IDI dengan agenda :
a. Presentasi TDABC dihadapan PDSP.
b. Dalam pertemuan dengan dr.Bambang (DIRJEN YANKES) disarankan keterlibatan LITBANKES (dr.Agus) dan dapat dilakukan pertemuan dengan dr.Triyono .
c. Ujicoba ICP TDABC pada 4 RS umum ABCD dan 4 RS Swasta ABCD.
d. Ujicoba 4 PDSP ( bedah, anak, penyakit dalam, obgyn) dengan kriteria penyakit high cost, high volume, high risk. Khusus untuk obgyn disepakati preeklampsia berat, eklamsi, section sesarea, perdarahan post partum dan sepsis.

3. Menindaklanjuti pertemuan dengan dr.bayu dan dr.triyono sebagai kelanjutan pertemuan dalam rapat PB POGI.

4. Untuk dr. Djoni pertemuan sinkronisasi terhadap remunerasi.

5. Bila langkah-langkah diatas telah terlaksana diupayakan segera untuk bertemu dengan MenKes.

gratifikasi

Laporan Rapat Gratifikasi dengan Biro Hukum KeMenKes RI

Pada tanggal 11 Maret 2016 telah diadakan Rapat Gratifikasi dengan Biro Hukum KeMenKes RI dengan menghasilkan Laporan sebagai berikut :

  1. Kesamaan persepsi untuk memperkuat fungsi pengawasan organisasi profesi tanpa melibatkan KPK.
  2. Akan diatur penerimaan bantuan dari perusahaan farmasi kepada tenaga kesehatan untuk P2KB.
  3. Tenaga kesehatan dibagi: penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara.
  4. Akan diatur pemberian bantuan dari perusahaan farmasi ke organisasi profesi dalam Penyelenggaraan acara ilmiah.
  5. Akan diatur kriteria perusahaan farmasi yang dapat memberi bantuan dan tata cara memberi bantuan.
  6. Pemberian bantuan diusulkan langsung ke tenaga kesehatan, dan dilaporkan ke Organisasi Profesi.
  7. Organisasi Profesi akan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan sampai memberikan hukuman kepada oknum tenaga kesehatan yang melanggar.
P1030391

Notulen Rapat POKJA JKN PB POGI

Pada hari kamis, 25 februari 2016 telah diadakan pertemuan POKJA JKN PB POGI yang dihadiri oleh :

  1. M.Baharuddin, SpOG, MARS
  2. Ari Kusuma, SpOG
  3. Irsyad Bustamam, SpOG
  4. Chairulsjah Sjahruddin, SpOG, MARS

 

  1. POKJA JKN berpendapat telah terjadi perbedaan filosofi antara profesi dengan BPJS. Dimana profesi berpendapat pelayanan kesehatan harus berbasis outcome, sedangkan BPJS berbasis kaptal (biaya).
  2. POKJA JKN berpendapat cara perhitungan pembiayaan BPJS seharusnya berbasis activity base control sedangkan BPJS menghitung berdasarkan hospital base.
  3. Dalam pembuatan paket INACBG’s, BPJS tidak melibatkan profesi dalam clinical pathway sedangkan pada saat claim BPJS mewajibkan berdasarkan clinical pathway.
  4. Membuat Integrated care pathway time drive activity base control (TDABC). Sudah dibuat untuk kasus sectio caesaria tanpa komplikasi dengan mengambil tempat di RS Budi Kemuliaan.
  5. Membawa konsep TDABC ke rapat internal POKJA JKN, disetujui untuk membawa konsep ini ke Ketua NCC dan PB IDI.
  6. POKJA JKN telah bertemu dengan Ketua NCC di Semarang. Ketua NCC memberi respon positif terhadap upaya POKJA JKN membuat template ICP.
  7. POKJA JKN mempresentasikan konsep template ICP ke dalam rapat PB IDI. PB IDI sangat setuju dengan konsep dan template ICP yang diajukan POGI dan direncanakan akan disepakati untuk semua profesi di bawah PB IDI.

Rencana :

Jangka Pendek

Rencana pertemuan dengan MenKes dalam upaya sosialisasi ICP.

Jangka Menengah

Meminta PB IDI bersama PB POGI melakukan mediasi dan sosialisasi konsep dan template ICP dengan Asosiasi Rumah Sakit.

Jangka Panjang

ICP ini dapat diterima sebagai template resmi untuk semua profesi. Diuji cobakan di beberapa RS vertikal sesuai dengan regionalnya. Hasilnya diserahkan kepada KEMENKES sebagai upaya perbaikan paket INACBG’s.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Diskusi-Gratifikasi

KPK Minta Sponsorship Dokter PNS Disalurkan ke Rumah Sakit

Demi mencegah gratifikasi, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meminta pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi atau alat kesehatan (alkes) tidak disalurkan langsung kepada dokter pegawai negeri sipil (PNS), melainkan ke institusi atau rumah sakit tempat dokter tersebut bernaung.

“Khawatir, karena sesuai UU Tipikor itu masuk gratifikasi. Pemberian yang terkait dengan jabatan dan kewenangan dokter-dokter PNS harus dilaporkan ke KPK. Pemberian perusahan farmasi langsung ke individu dokter kemungkinan masuk gratifikasi, sehingga harus dilaporkan,” katanya saat acara FGD di KPK, Selasa (2/2).

Selain khawatir menjadi gratifikasi, Pahala juga mengkhawatirkan pemberian sponsorship itu akan membuka peluang terjadinya conflict of interest (CoI). Hal ini kerap terjadi, misalnya dokter-dokter PNS lebih cenderung memberikan resep obat dari perusahaan farmasi tertentu karena terikat dengan si pemberi sponsorship.

Masalahnya, sulit membedakan mana pemberian sponsorship atas dasar pamrih dan mana yang tidak. Oleh karena itu, KPK memfasilitasi pemangku kepentingan di bidang kesehatan, antara lain Ikatan Dokter Indonesia dan perkumpulan perusahaan farmasi untuk berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku pembuat regulasi.

Pahala menjelaskan, regulasi mewajibkan para dokter untuk memenuhi kredit guna memperpanjang izin praktik. Kredit itu bisa didapatkan dengan mengikuti seminar-seminar. Namun, aturan itu justru memunculkan banyak laporan dokter yang mengaku harus mengeluarkan banyak dana demi memenuhi kredit.

Contohnya, dalam satu tahun dokter harus mendapatkan sekitar 50 kredit. Sementara, satu kali seminar hanya dihitung tiga sampai lima kredit. Apabila diakumulasikan, satu tahun, dokter-dokter itu harus mengeluarkan kocek sekitar Rp30 juta pertahun. Kebutuhan dana sebanyak ini membuka peluang pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi.

Nah, jika mengacu penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Fasilitas lainnya ini bisa diartikan menerima fasilitas sponsorship.

Dengan demikian, agar pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi atau perusahaan alkes tidak menjadi gratifikasi untuk dokter-dokter PNS, KPK menyarankan sponsorship diberikan melalui rumah sakit. Untuk dokter swasta, KPK menyarankan agar sponsorship disalurkan kepada lembaga atau institusi.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono melanjutkan, rumah sakit penerima sponsorship nantinya akan menyalurkan kembali kepada dokter-dokter sesuai bidang keahliannya. Agar tidak terjadi diskriminasi pemberian sponsorship, perusahaan farmasi atau alat pengundang tidak boleh menyebut nama dokter tertentu sebagai penerima sponsorship.

Walau begitu, penyaluran sponsorship melalui rumah sakit ini bisa jadi menimbulkan masalah baru, yaitu korupsi korporasi. Apa tidak sebaiknya regulasi “kredit” untuk dokter itu dihapuskan demi menutup semua peluang korupsi? Ketika ditanyakan hal ini, Giri menjawab, “Kalau usulan itu harus mengubah UU Kedokteran. Bakal lama. Kita butuh solusi cepat”.

Lebih bersih

Irjen Kemenkes Purwadi sepakat dengan KPK yang menyarankan agar sponsorship tidak langsung disalurkan kepada dokter PNS, melainkan melalui rumah sakit. “Klimaksnya kita paham gratifikasi. Ke depan, jajaran Kemenkes, dokter, dokter gigi, supaya lebih bersih menjalani profesi tenaga kesehatan,” ujarnya.

Terkait gratifikasi ini, menurut Purwadi, sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Namun, Permenkes ini akan direvisi untuk disempurnakan. Ia berharap satu minggu ke depan, sudah ada revisi Permenkes.

Senada, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Dorodjatun Sanusi menyambut baik upaya KPK yang memberi penjelasan mengenai pencegahan gratifikasi. Upaya ini sekaligus memberi pencerahan bagaimana  kerja sama yang profesiobal dan proporsional. Terlebih lagi, farmasi masuk industri andalan, sehingga harus mempunyai etika.

Tidak hanya Dorodjatun, semua peserta FGD yang juga diikuti oleh Ikatan Dokter Indonesia, Badan POM, RSCM, RSUP Fatmawati, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, International Pharmaceutical Manufacture Group, GlaxoSmithKline Pharma, dan PT Merk Tbk sepakat dengan saran KPK.

Mereka menyampaikan beberapa poin, antara lain setiap profesi kedokteran memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan pendidkan kedokteran berkelanjutan sesuai keahlian bidan keilmuannya. Untuk itu, pemberian sponsorship harus dilakukan secara terbuka tanpa konflik kepentingan.

Mereka juga sepakat semua pihak mendorong tata kelola yang baik antata perusahaan obat dan alkes dengan profesi kedokteran, serta meninjau peraturan-peraturan yang ada agar sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi. Terutama, merevisi petunjuk teknis, SOP, dan kesepakatan bersama etika promosi obat.

Sumber: hukumonline.com

JKN

LAPORAN PERTEMUAN POKJA JKN PB POGI DENGAN PB IDI

Pada hari selasa, 26 Januari 2016, POKJA JKN POGI menghadiri undangan PB IDI pertemuan membahas mengenai JKN.

Perwakilan dari PB IDI dihadiri oleh :

  • dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG
  • Daeng M Faqih, SH,MH
  • Gatot Soetono,MPH

Perwakilan dari PB POGI dihadiri oleh :

  • Ari Kusuma Januarto, SpOG
  • M. Baharuddin, SpOG, MARS
  • Chairulsjah Sjahruddin, SpOG, MARS
  • Irsyad Bustamam, SpOG

 

Hasil Pertemuan

Peran PB IDI dalam mensukseskan program JKN :

  1. Mendukung program JKN.
  2. Berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas.
  3. Mengupayakan perbaikan pendapatan dokter Indonesia dalam pelaksanaan progam JKN.
  4. Menerima template yang diajukan PB POGI dan akan menjadikannya sebagai standar penyusuna ICP perhimpunan yang lain.
  5. Akan meminta perhimpunan spesialis Obgyn, Bedah, Anak, Penyakit Dalam & Anastesi untuk membuat PNPK dan Integrated care pathway memakai template yang diajukan POGI.
  6. Akan mengajukan ICP dari perhimpunan spesialis tersebut ke Kementerian Kesehatan untuk perbaikan paket INA CBGs.
  7. PB IDI bersama dengan POKJA JKN POGI merencanakan pertemuan dengan PERSI, ARSADA dan IRSJAM untuk menyelaraskan ICP yang telah kita buat.
JKN

LAPORAN PERTEMUAN POKJA JKN PB POGI

PB POGI mendukung penuh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan perempuan Indonesia. Tentunya sesuatu yang baru itu masih ditemukan beberapa kendala dan masalah. Untuk itu, di dalam kepengurusan POGI yang baru, telah dibentuk Kelompok Kerja Jaminan Kesehatan Nasional (POKJA JKN).

POKJA JKN merupakan kelanjutan dari tim tarif JKN yang telah dibentuk dan telah bekerja pada kepengurusan sebelumnya. Tugasnya :

1.Melakukan kajian-kajian program JKN

2.Menampung aspirasi anggota

3.Merumuskan rencana peningkatan mutu pelayanan berbasis JKN

4.Melakukan mediasi dan memberi masukan pada pihak-pihak terkait

Hasil Pertemuan Internal :

Setelah 3 (tiga) kali pertemuan Internal dikantor PB POGI telah berhasil dirumuskan :

1.POGI berperan aktif dalam mensukseskan SDG’s yang dibiayai oleh sistem JKN.

2.Sistem pembiayaan JKN harus berbasis outcome, bukan kapital, artinya pasien mendapatkan pelayanan kesehatan profesional dan berkualitas, tanpa dibatasi oleh besaran uang dan bukan fee for service.

3.Berhasil dirumuskan template sistem pelayanan obstetri dalam bentuk integrated care pathway, berbasis time drive activity based cost (TDABC). Maksudnya adalah rincian kegiatan sejak pasien masuk hingga pasien pulang persatuan waktu, keterlibatan SDM, belanja modal dan investasi, alat habis pakai, audit klinik, asuransi profesi dan pengembangan SDM dalam satu alur yang terintegrasi.

4.Template ini dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk pelayanan lain seperti ginekologi. Direncanakan tempalte ini dipakai untuk RS lokal kemudian dikembangkan menjadi regional dan akhirnya nasional. Sistem inilah yang akan diajukan ke pemerintah sebagai masukan untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem yang telah berjalan.

Pertemuan POKJA JKN dengan Ketua NCC :

Pada tanggal 21 Januari 2016, tim POKJA JKN yang diwakili oleh dr. Moh. Baharuddin, SpOG, MARS (Ketua), dr. Irsyad Bustamam, SpOG (Sekretaris), dan dr. Chairulsjah Sjahruddin, SpOG, MARS (anggota) telah menghadap Ketua NCC di RSU Dr. Kariadi Semarang.

Hasil Pertemuan :

1.NCC telah melakukan beberapa penyesuaian pembiayaan group INACBG’s.

2.Telah dilakukan penyesuaian severity level untuk preeklamsi dan eklamsi.

3.Usulan untuk pembedaan besaran paket untuk RS swasta dan RS pemerintah.

4.Usulan insentif khusus untuk RS khusus Ibu dan Anak.

5.Usulan agar JKN hanya melayani kelas 3. sedangkan kelas 1 & 2 diserahkan kepada asuransi swasta.

6.Apa yang bisa diberikan organisasi profesi untuk memperbaiki sistem kesehatan agar mendapat manfaat dari kinerjanya.

7.Usulan POGI untuk menghitung besaran paket berdasarkan TDABC.

8.Masalah pembiayaan dari Dep. Keuangan.

9.Masalah struktur dan tarif dari RS yang belum seragam.

Rencana POKJA JKN :

1.Memberi masukan hasil pertemuan dan rencana kerjanya kepada PB IDI.

2.Memberi masukan dan melakukan mediasi kepada Kementerian Kesehatan RI.

 

 

surat edaran perubahan pembayaran serifikat kompetensi 2016

Pemberitahuan Kenaikan Tarif Biaya Penerbitan Sertifikat Kompetensi Obstetri & Ginekologi

Kepada Yth.

Ketua POGI Cabang (Terlampir)

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Kolegium Obsgin no. 005/Kol/1/2016 tentang “Tarif biaya penerbitan sertifikat kompetensi sebesar Rp. 1.000.000,-; Bersama dengan edaran ini, kami Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (PB POGI) menyampaikan bahwa biaya penerbitan sertifikat kompetensi tersebut telah disepakati bersama menjadi sebesar Rp. 500.000,· per anggota.

Keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Musyawarah Pimpinan Pusat (Rapat MPP) yang terdiri dari Ketua Umum PB POGI, Ketua Terpilih, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Kolegium dan Sekjen PB POGI pada tanggal16 Februari 2016.

Demikianlah edaran ini kami buat untuk dapat dipatuhi dan ditindaklanjuti.

Hormat kami,

PB POGI

P1030333

Rapat POKJA JKN PB POGI

Pada tanggal 12 Januari 2016 POKJA JKN PB POGI telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh :

  1. dr. M. Baharuddin, SpOG, MARS – Ketua POKJA JKN
  2. dr. Ari Kusuma Januarto, SpOG – Anggota POKJA JKN
  3. dr. Andon Hestiantoro, SpOG (K) – Anggota POKJA JKN
  4. dr. Irsyad Bustamam, SpOG – Anggota POKJA JKN
  5. dr. Chairulsjah Sjahruddin, SpOG, MARS – Anggota POKJA JKN

Untuk memberikan usulan  perbaikan sistem pelayanan kebidanan dan kandungan dalam aspek Jaminan Kesehatan Nasional. Disepakati bahwa PB POGI akan mengusulkan Clinical Pathway yang berazaskan outcome bukan berdasarkan capital. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dengan melakukan efisiensi biaya dan tidak melupakan kualitas.

 

IMG-20151027-WA0001

Peresmian Kantor POGI Cabang Bali

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan YME, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 telah diresmikan Kantor POGI Cabang Bali. Semoga dengan adanya kantor tersebut dapat menjadi semangat para pengurus untuk tetap memajukan organisasi khususnya POGI Cab. Bali. Atas nama Pengurus Besar POGI mengucapkan Selamat Atas Peresmian Kantor POGI Cabang Bali.